Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie menyampaikan pentingnya penerapan ekonomi pasar Pancasila. Presiden Joko Widodo (Jokowi) antusias menunggu pematangan konsepnya dari kaum cendekiawan.
BJ Habibie berbicara selaku Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di mimbar pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/12/2017).
Habibie melihat adanya kecenderungan pascareformasi, Pancasila ditinggal oleh masyarakat Indonesia. Soalnya Pancasila terkesan hanya alat penguasa masa prareformasi untuk melegitimasi kekuasaannya. Menurutnya, ini karena pembumian Pancasila masih belum berhasil sepenuhnya.
"Kebelum-berhasilan kita melakikan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata Bangsa Indonesia," kata Habibie.
Padahal Pancasila adalah falsafah Indonesia. Pancasila juga merupakan tujuan yang perlu terus diusahakan. Dalam bidang ekonomi, Pancasila perlu dipraktikkan pula.
Habibie menyebut konsep 'ekonomi pasar Pancasila'. Konsep ini punya prinsip-prinsip yang menjanjikan. Pertama, konsep pengelolaan sumber daya hingga konsep kepemilikan sumber daya. Sumber daya dipandang sebagai pemberian Tuhan yang harus dimanfaatkan untuk hidup orang banyak.
"Kedua, kepemilikan pribadi seperti tanah, real estate, dalam batas-batas tertentu harus menjadi penjamin pemerataan, pembudayaan, pendidikan, dan pemerataan perkembangan yang berkeadilan," kata Habibie.
Prinsip ketiga, ekonomi harus digerakkan oleh kerjasama manusia yang salong menguntungkan, bukan saling menghisap. Pancasila juga menolak penumpukan modal di satu orang, kelompok, atau pihak. Pokoknya modal harus dikelola supaya berkeadilan, alias tidak cuma bikin kaya segelintir orang saja.
"Dasar Pancasila itu menolak akumulasi kekayaan yang dikuasai segelintir orang saja. Ekono pasar Pancasila menjamin kepemilikan masyarakat yang penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak," ujar insinyur ahli pesawat terbang ini.
Pancasila juga anti-neokolonialisme. Di era globalisasi ini, imperialisme modal dan imperialisme kapital semakin gencar. Korporasi-korporasi transnasional bisa bertindak bak VOC gaya baru. Mereka memeras jam kerja masyarakat Indonesia namun masyarakat Indonesia sendori teralienasi dari kesejahteraan yang seharusnya didapat.
"Alangkah bijaksana jika semua produk yang dibutuhkan untuk Indonesia digunakan untuk jam kerja sendiri, baik untuk nilai tambah maupun proses biaya tambah. Produk yang diimpor harus dibebani dengan pajak karena mengambil jam kerja masyarakat (kesempatan kerja -red). Produk yang diekspor, pajak dibina dan diberikan insentif bebas pajak karena menjual atau mengekspor jam kerja masyarakat," tutur Habibie.
Ekonomi pasar pancasila juga berarti suatu sintesis mesra antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional menggapai laba dari sistem bunga, adapun ekonomi syariah meraih profit dari sistem bagi hasil.
"Sistem ekonomi konvensional dan syariah harus berfungsi saling menguntungkan dan menyempurnakan," ujarnya.
Jokowi menyimak pemaparan Habibie. Dari atas mimbar, Jokowi seolah memberi PR ke ICMI untuk mematangkan konsep ekonomi pasar Pancasila agar bisa diterapkan.
"Saya menunggu hasil dari ekonomi pasar Pancasila tadi yang disampaikan beliau (BJ Habibie)," kara Jokowi, antusias, mengakhiri sambutannya.
No comments:
Post a Comment