Minuman Paling Membosankan Jadi Rahasia Bugar di Perjalanan

Bukan cuma air putih, maskapai penerbangan juga menawarkan minuman soda sampai minuman alkohol bagi penumpang kabinnya. Yang duduk di kelas bisnis, menu minuman tersebut bisa dinikmati sepuasnya.

Tapi, bagi yang ingin tetap bugar sepanjang perjalanan, ada minuman rahasia yang bisa dipilih untuk dinikmati. Bagi sebagian orang, minuman ini terasa membosankan, karena minuman ini ialah air putih.

Dikutip dari Travel and Leisure, air putih terbukti dapat mengatasi masalah kesehatan yang biasanya diderita pelancong, seperti rasa lelah berlebihan, gangguan pencernaan, sampai kulit kering.

Namun, ada yang perlu diperhatikan sebelum meneguk air putih sepanjang penerbangan.

Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat (EPA) mengatakan kalau air putih yang layak diminum dalam penerbangan hanyalah air putih dari kemasan yang tersegel.

Pasalnya, EPA mencatat kalau satu dari delapan pesawat di AS jarang membersihkan tangki penampungan airnya.

EPA juga menemukan air yang mengandung bakteri dan zat berbahaya lain dari tangki penampungan air di beberapa pesawat.

Kalau merasa minum air putih sangat membosankan, penumpang bisa meminta pramugari untuk menambahkan potongan buah dalam air atau tetesan jus buah agar rasanya sedikit unik.

Agar lebih sehat, pilihlah potongan buah atau tetesan jus buah yang dirasa kaya akan kandungan vitamin C.

Angkasa Pura I Siap Layani 6 Juta Penumpang Saat Libur Akhir Tahun

PT Angkasa Pura I (Persero) siap menyambut lonjakan penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru 2018 dengan melakukan berbagai persiapan baik fasilitas maupun pelayanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuka Posko Angkutan Udara Natal dan Tahun Baru 2018 di 13 bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura I yang beroperasi selama 22 hari mulai 18 Desember 2017 hingga 8 Januari 2018.

Selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2018, jumlah penumpang di bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura I diprediksi mencapai 6,02 juta atau mengalami kenaikan sebesar 8,26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2018, kami memprediksi 6,02 juta pergerakan penumpang atau meningkat 8,26% jika dibandingkan pada tahun lalu yang mencapai 5,54 juta penumpang di 13 bandara yang kami kelola. Angkasa Pura I telah berkordinasi secara intensif dengan seluruh stakeholders terkait untuk memastikan operasional serta pelayanan kepada penumpang di bandara berjalan dengan baik dan lancar," ujar Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (24/12/2017).

Posko Nataru ini akan beroperasi sesuai jam operasional bandara. Selain melibatkan unsur internal, Angkasa Pura I juga melibatkan mitra di bandara seperti Kantor Otoritas Bandara, TNI, Polri, BMKG, Kantor Kesehatan Pelabuhan, pihak maskapai, dan ground handling.

"Kami juga menyiapkan jaringan CCTV yang terkoneksi dengan Center of Command di Kantor Pusat Angkasa Pura I di Jakarta. Selain itu kami juga menyiapkan Contact Center Bandara 172 yang beroperasi 24 jam untuk memberikan informasi kepada calon penumpang jasa transportasi udara," imbuh Faik.

Angkasa Pura I juga telah menyiapkan langkah-langkah jika terjadi keadaan darurat serta gangguan yang disebabkan oleh faktor alam.

"Seluruh bandara Angkasa Pura I sudah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) seperti Airport Disaster Management System (ADMS), yaitu panduan penanganan operasional khususnya bencana alam serta Airport Emergency Plan (AEP) jika terjadi keadaan darurat di bandara," jelas Faik.

Pada penyelenggaraan Posko Nataru tahun 2016 pergerakan penumpang di 13 bandara Angkasa Pura I mencapai 5,54 Juta penumpang atau meningkat 9,73% dibanding pada tahun sebelumnya yang mencapai 5,28 juta penumpang. Sedangkan pergerakan pesawat mencapai 43,844 atau tumbuh 9,35% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 41,228 pergerakan pesawat.

Bandara Adi Soemarmo Solo menjadi bandara yang mengalami pertumbuhan penumpang dan pesawat paling tinggi pada libur Natal 2016 dan Tahun Baru 2017. Tercatat pertumbuhan penumpang pada Nataru 2016 di Bandara Adi Soemarmo mencapai 194 ribu penumpang atau tumbuh 48,15% dibandingkan pada tahun 2015 yang mencapai 131 ribu penumpang. Sedangkan pertumbuhan pesawat mencapai 1,381 pergerakan pesawat atau tumbuh 48,18% dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Korea Utara Tolak Resolusi Sanksi Dewan Keamanan PBB

Korea Utara dengan tegas menolak adanya resolusi sanksi tambahan yang dikeluarkan PBB.

Dewan Keamanan PBB pada Jumat (22/12/2017) secara bulat telah mengeluarkan sanksi tambahan kepada Korea Utara, termasuk dalam pembatasan impor minyak bumi.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Utara, mengatakan, resolusi sanksi yang ditambahkan sebagai pelanggaran berat atas kedaulatan negaranya.

Selain itu, dianggap menjadi pernyataan perang yang melanggar perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan wilayahnya.

"Amerika Serikat sangat ketakutan dengan pencapaian bersejarah kami yang berhasil menjadi negara berkekuatan nuklir."

"Mereka semakin bertindak gegabah dalam menjatuhkan sanksi dan tekanan terberat kepada negara kami," tulis pernyataan resmi Korea Utara melalui KCNA.

Pernyataan Korea Utara kembali menegaskan persenjataan nuklir mereka merupakan pertahanan diri mencegah ancaman nuklir dan pemerasan di AS.

"Jika AS ingin hidup dengan damai maka harus meninggalkan kebijakan yang bermusuhan dengan Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK)."

"AS harus belajar untuk hidup berdampingan dengan negara yang memiliki senjata nuklir dan tak lagi mendesak kami menanggalkan senjata nuklir yang kami bangun dengan susah payah," tambah pernyataan itu.

"Kami akan terus memperkuat pertahanan diri nuklir kami untuk menghapuskan ancaman nuklir AS dengan cara mengimbangi kekuatan mereka," lanjut pernyataan Korea Utara dilansir Yonhap News.

Mengutuk uji coba misil balistik yang dilakukan Korea Utara pada 29 November lalu, 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB sepakat menutup impor minyak bumi dan memblokir sumber pendapatan utama lainnya yang diduga digunakan mendanai program nuklir mereka.

Resolusi yang dirancang AS adalah dengan memangkas ekspor produk olahah minyak dan minyak mentah hingga 89 persen.

Rancangan resolusi itu juga meminta negara anggota PBB untuk memulangkan pekerja asing asal Korea Utara dalam kurun waktu 24 bulan ke depan.

Puluhan Orang Dikhawatirkan Tewas dalam Kebakaran di Filipina

Setidaknya 37 orang menghilang dan dikhawatirkan tewas pada Minggu (24/12), lebih dari sehari setelah api melalap mal pusat perbelanjaan di Davao, selatan Filipina.

Kantor penanggulangan bencana Davao menyatakan api mulai menyebar pada 9.40, Sabtu waktu setempat di lantai tiga New City Commercial Center. Api dilaporkan tidak lama sebelum jadwal buka mal tersebut.

Sejumlah media lokal yang dikutip CNN melaporkan Presiden Rodrigo Duterte mengatakan kepada keluarga para korban hilang bahwa "tidak ada kesempatan untuk selamat."


Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan tidak ada WNI yang jadi korban dalam peristiwa nahas tersebut.

"Sejauh ini tidak ada WNI jadi korban," kata Iqbal

Sementara itu, media setempat melaporkan bahwa kebanyakan korban hilang adalah pegawai SSI Phillippines, perusahaan alih daya yang berada di lantai empat mal tersebut.

Pada Minggu pagi, Emmanuel Jaldon, kepala operasi penanggulangan bencana setempat, menyatakan petugas pemadam kebakaran sedang dalam tahap terakhir sebelum menyatakan api berhasil dipadamkan.

Otoritas setempat tidak menjelaskan penyebab kebakaran.

Insiden ini terjadi sementara FIlipina masih berupaya memulihkan diri dari badai yang mengakibatkan tanah longsor dan banjir.

"Mohon terus doakan keselamatan semua orang," kata manajemen mal dalam pernyataan yang dipublikasikan pada Sabtu.

Davao adalah kampung halaman Duterte. Dia sempat menjadi wali kota Davao dan masih mempunyai kediaman di sana.

Kota tersebut berada 1.514 kilometer di selatan Manila.

Gereja Minta Jokowi Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Pengurus Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Albertus Patty, mendorong Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan pemerintah Israel agar bisa menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel.

Menurut Albertus, negara harus bersikap objektif agar bisa menjadi penengah suatu konflik, salah satunya dengan menjalin hubungan dengan kedua belah pihak yang bertikai. Namun, ia mengatakan selama ini pemerintah Indonesia hanya memiliki hubungan dengan Palestina.

Dia berpendapat, Indonesia hanya bisa ikut terlibat sebagai partisipan mediator konflik bila berani membuka hubungan dengan Israel. Hanya dengan begitu, negara bisa berjuang ikut dalam proses perdamaian. Sebaliknya, lanjutnya, jika sejak awal Indonesia tak bersikap objektif, maka akan sulit berkontribusi dalam perdamaian.

"Selama ini Indonesia terlalu berpikir dari segi Palestina-nya, dan celakanya tak jarang dari kita (warga) berpikir tenrang Palestina dari sudut pandang Islam. Ini yang bahaya. Padahal, kita sepakat konflik Israel-Palestina bukan konflik agama," kata Albertus dalam acara Diskusi Publik & Rekomendasi RI sebagai Mediator Perdamaian Konflik Israel-Palestina di Jakarta, Sabtu (23/12).

Indonesia, tutur Albertus, harus mulai berpikir dalam konteks yang lebih besar lagi dalam menyikapi konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini. Dia berharap penyelesaian konflik ini bisa mengakomodasi kedua bangsa untuk secara berdampingan hidup berdamai.

"Di Palestina sendiri tidak hanya ada Muslim, tapi Kristiani dan juga Yahudi. Selama ini kita berjuang untuk Palestina bagus, tapi pada sisi lain kita juga harus lihat teman-teman di Israel yang selama ini dikejar di Eropa Barat dan Timur, di mana mereka juga punya ketakutan akan sejarah yang harus kita pahami," ucap Albertus.

Menurut dia, kaum Yahudi juga punya hak untuk dapat keadilan dan perdamaian. Pada kesempatan itu, dia mengakui bahwa Palestina memang punya hak atas Yerusalem, tapi keputusan soal tanah itu bukan keputusan yang harus dilakukan Amerika Serikat, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut dia, keputusan itu harus ditetapkan oleh Israel-Palestina untuk masa depan mereka sendiri.

Berbeda dengan Albertus, Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, mengatakan pemerintah tidak perlu sampai harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel hanya untuk menjadi mediator konflik Palestina dan Israel.

Sebab, untuk menjadi penengah konflik, menurutnya, suatu negara harus memiliki kapasitas finansial dan sumber daya yang memadai. Selain itu, masih banyak cara bagi pemerintah untuk tetap bisa berkontribusi dalam memajukan perdamaian di Timur Tengah.

Hikmahanto menilai, selama ini Indonesia sudah menjadi mediator dan berupaya aktif dalam Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja sama Islam (KTT OKI), Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Bahkan, Kementerian Luar Negeri juga berkomunikasi dengan sejumlah negara Arab dan negara Barat.

"Jadi pemerintah tidak perlu sampai membuka hubungan diplomatik dengan Israel hanya untuk menjadi mediator konflik. Apakah Indonesia mau mengakui negara yang kita anggap sendiri sebagai penjajah? Saya rasa tidak," kata dia.

Isu Palestina dan Israel kembali memanas terutama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkeras mengakui Kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Padahal, selama ini Yerusalem merupakan sumber konflik antara Israel dan Palestina.

Kedua negara memperebutkan kota suci bagi Islam, Kristen, dan Yahudi itu sebagai ibu kotanya.

Ahok Resmi Dapat Remisi Natal 2017

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi mendapat remisi khusus Hari Raya Natal 2017, dari Kementerian Hukum dan Hhttp://vipkiukiu.com/app/Default0.aspx?lang=idAM. Masa penahanan terpidana kasus penodaan agama yang divonis dua tahun penjara itu dipotong 15 hari.

"Sudah diusulkan mendapat remisi Natal, 15 hari," kata Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Adek Kusmanto kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/12).

Adek mengatakan, pemberian remisi atau pemotongan masa tahanan Ahok sudah sesuai aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.


Mantan Bupati Belitung Timur itu dinilai telah berkelakuan baik selama menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Markas Korps Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Selain itu, Ahok juga telah menjalani masa penahanan selama enam bulan, sejak ditahan pada 9 Mei 2017 lalu.

"Yang bersangkutan selama menjalani pidananya tidak pernah melanggar peraturan tata tertib Rutan serta menunjukan sikap baik terhadap sesama warga binaan maupun petugas," ujarnya. 


Ahok divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Mei 2017. Dia terbukti melanggar pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama, atas ucapannya yang mengutip surat Al Maidah di depan masyarakat Kepulauan Seribu, September 2016.

Pemerintahan Jokowi Tak Gentar Ancaman Trump Cabut Dana

Indonesia menganggap ancaman Amerika Serikat terhadap negara pendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal penolakan keputusan Presiden Donald Trump soal Yerusalem hanya gertak.

Direktur Jenderal Hukum & Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Damos Dumoli Agusman mengatakan Indonesia tidak khawatir dengan ancaman AS yang dianggapnya tidak akan terealisasi.

Dia juga menilai ancaman itu juga tak akan berdampak apa-apa.

“Indonesia tidak khawatir, kami tidak mengubah posisi kami soal Palestina dan resolusi Majelis Umum PBB yang menolak keputusan AS. [Ancaman] Itu kan hanya pernyataan gertakan saja tidak ada real effect,” kata Damos dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (23/12).

Pernyataan itu dingkapkan Damos merespons ancaman yang kembali diutarakan Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, sebelum sidang voting Majelis Umum PBB berlangsung pada Kamis (22/12) siang waktu New York.

Haley mengancam akan mencatat negara-negara pendukung resolusi yang mengutuk keputusan Presiden Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel itu.

Sebagai negara donor terbesar di PBB, dia bahkan mengatakan AS akan mencabut bantuan dana dari organisasi internasional itu. Padahal, selama ini, AS juga masih memiliki tunggakan dana tahunan kepada PBB yang belum terbayarkan.

Hanya Di Mulut

Senada dengan Damos, Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, juga menganggap skeptis ancaman AS itu akan benar terealisasi.

Dalam kesempatan yang sama, Hikmahanto juga menyebut bahwa ancaman AS itu hanya akan berakhir di mulut saja. Sebab, dirinya mengatakan banyak kepentingan Washington yang akan dikorbankan jika ancaman itu benar-benar dilakukan.

“Apalagi, yang mendukung resolusi Majelis Umum PBB itu ada 128 negara, yang bukan terdiri dari negara kecil saja. Di situ ada China, Perancis, Inggris, Rusia, Jepang, dan negara besar lainnya,” kata Hikmahanto.

Selain itu, pengamat hubungan internasional itu juga menganggap birokrasi AS seperti Kongres akan setuju dengan ancaman Trump tersebut.

Namun, Hikmahanto menegaskan, keputusan Gedung Putih soal Yerusalam dan ancamannya kepada negara-negara pendukung resolusi menunjukkan bahwa AS sudah tidak lagi dianggap sebagai pelopor demokrasi.